DKPP Gelar Rapat Konsultasi Pelayanan Publik

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Klungkung melaksanakan rapat konsultasi Pelayanan Publik tentang Standar Pelayanan di UPTD Perbenihan Perikanan pada hari Kamis (05/12) kemarin, berlokasi di Ruang Rapat DKPP.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dipimpin oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, yang hadir juga dalam rapat adalah Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pariwisata, perwakilan dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Segara Mina Kusamba, Anggota Kelompok Nelayan serta Kelompok Wanita Tani (KWT).

Dalam presentasi yang dibawakan langsung oleh Kadis DKPP membahas tentang Standar Pelayanan yang digunakan di UPTD Perbenihan terkait Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Produk Pelayanan, Jangka Waktu Penyelesaian, serta Biaya/Tarif Retribusi Ikan Sesuai Perda Kabupaten Klungkung No. 1 Tahun 2016, tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan telah di sepakati bersama dengan dibuat Berita Acara dimana DKPP sebagai pihak pertama dan dari TPI Kusamba sebagai pihak kedua mewakili seluruh peserta yang hadir dalam rapat.

(CW/Sekret)

Tinggalkan komentar